Bagikan

Wakil Bupati Ngada Raymundus Bena, membuka kegiatan Sosialisasi Hak Dan Kewajiban ASN sebagai peserta BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja atau Jamsostek dan Taspen. Kegiatan yang dilaksanakan di aula Setda Ngada, selasa 5 Mei 2021 ini menghadirkan narasumber dari PT. Taspen wilayah Ende, Pimpinan BPJS Kesehatan dan BPJS Tenaga Kerja wilayah Ende, Ngada dan Nagekeo.

Dalam sambutannya Wakil Bupati menyampaikan bahwa idealnya, sejak lahir setiap masyarakat sudah harus memiliki jaminan sosial. Di Ngada, tingkat partisipasi dalam Jaminan Sosial masih sangat rendah termasuk kewajiban membayar iuran yang belum disiplin.

Menurutnya, ini menjadi tantangan bagi Pemda Ngada,apakah keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat masih belum optimal atau sosialisasi yang kurang. Terkait jaminan sosial ASN, Raymundus Bena menekankan yang didahulukan adalah kewajiban.


Dari BPJS Kesehatan menjelaskan beberapa hal penting diantaranya bagi masyarakat yang tidak tercover anggaran dari Pemerintah Pusat sebagai peserta BPJS Kesehatan, agar kiranya didukung atau diakomodir oleh Pemerintah Daerah. Dukungan Pemda ini sangat diharapkan, sehingga semua masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan menyeluruh. Sesuai regulasi Perpres nomor 75 tahun 2020, disebutkan untuk kepesertaan dan iuran BPJS diatur oleh pemerintah melalui Kementrian keuangan dan kesehatan yang mengatur tarif dan layanan kesehatan bagi peserta BPJS.Sedangkan di Pemda melalui Dinas Sosial.


Bagi PNS yang memiliki anak yang sedang berkuliah, agar mengurus surat keterangan kuliah untuk anak di usia 21 tahun keatas untuk tetap aktif sebagai peserta BPJS Kesehatan.
Informasi lainnya adalah Anak keempat dari peserta BPJS ASN bisa didaftarkan dengan tambahan potongan 1 persen dari gaji. Namun hinggga saat ini belum dilakukan karena masih menunggu support aplikasi di dareh. Bagi anak yang kuliah diluar daerah,bisa dipindahkan ke fasilitas kesehatan tingkat pertama di kota tempat kuliah.

Terkait pasien BPJS yang terkena Covid-19, tidak ditanggung BPJS. BPJS hanya bertindak sebagai verifikator karena anggaran covid sudah ada di Pemerintah melalui Kementrian kesehatan.

Poin lainnya yang disampaikan adalah untuk kecelakaan tunggal, semua pembiayaan ditanggung BPJS dan kecelakaan ganda oleh jasaraharja sebesar 20 juta, sisanya ditanggung BJS kesehatan sebagai penanggung kedua.

Sosialisasi kedua disampaikan oleh Wendy Kurniawan dari Kepala Cabang BPJS Tenaga kerja dengan wilayah kerja Ende, Nagekeo dan Ngada.
Dirincikan Wendy bahwa untuk Kabupaten Ngada baru sekitar 1600 tenaga kerja yang terdaftar di BPJS Tenaga Kerja atau sebesar 2 persen saja. Diharapkan dukungan penuh dari Pemerintah Daerah agar masyarakat pekerja di Ngada mendapat perlindungan melalui BPJS Tenaga Kerja.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021, Presiden menganggap belum optimal program BPJS Tenaga Kerja atau Jamsostek karena program BPJS tenaga kerja belum mengcover seluruh masyarakat pekerja.Pekerja diatas 6 bulan wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan.

Di NTT sendiri ditegaskan melalui Instruksi Gubernur No 2 tahun 2019, diwajibkan untuk tenaga honor dan kepala Desa serta Perangkat Desa wajib terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan .

Ada 4 program yang ditanggung BPJS tenaga Kerja yakni Jaminan Kecelakaan kerja dibayar penuh selama masa perawatan dan RSUD Bajawa sudah menjadi wilayah rujukan Jamsostek di kelas satu, tidak ada pembedaan kelas. Selanjutnya ada Jaminan Kematian sebesar 48 kali gaji, Jaminan kehilangan Pekerjaan , Jaminan pensiun yang tujuannya menyamaratakan pekerja honor dan ASN dengan syarat telah menjadi peserta jamsostek 15 tahun.Jaminan pensiun diberikan hingga anak kedua, Beasiswa bagi anak dari SD hingga Kuliah bagi peserta Jamsostek yang meninggal ndunia serta Program jaminan hari tua,seperti tabungan yang dapat diambil setelah selesai kerja.


Beberapa target pekerja sebagai anggota BPJS Tenaga Kerja yakni Pekerja Penerima upah seperti ASN, Pekrja Mandiri seperti Petani,Ojek Nelayan, pekerja proyek yang proyeknya terdafatr dan para buruh migran atau TKI.

Untuk Iuran peserta BPJS Tenaga Kerja bagi tenaga honor dan perangkat desa sebesar Rp.10.530 /perbulan. Untuk 3 program Rp 121. 630/bulan termasuk jaminan hari tua. Iuran pekerja rentan seperti ojek, pekerja proyek dan pedagang sebesar Rp.16.800/bulan dengan manfaat yang sama. Iuran 180.000/bulan untuk semua program jaminan.
Pada Tahun 2020 lalu, Kantor BPJS Tenaga Kerja cabang Ende, telah membayar klaim di kabupaten Ngada sebesar 16,8 milyar yang dibayarkan 15 milyar untuk jaminan hari tua, sisanya Dana kematian.