Bupati Ngada: Pengelolaan Dana Desa Harus Akuntabel dan Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Sebanyak 190 Kepala Desa se-Kabupaten Ngada mengikuti kegiatan Sosialisasi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa yang dilaksanakan pada Rabu, 22 Oktober 2025. Kegiatan ini terselenggara atas inisiasi Anggota Komisi XI DPR RI, Ibu Julie Sutrisno Laiskodat, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Ngada.

Dalam sambutannya, Bupati Ngada, Raymundus Bena, menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan Ibu Julie Laiskodat yang telah memfasilitasi kegiatan penting ini. Menurutnya, kegiatan ini sejalan dengan spirit pembangunan daerah “Membangun Desa, Menata Kota” yang menjadi arah kebijakan Bupati dan Wakil Bupati Ngada saat ini.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat Ngada, kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Julie Laiskodat. Sosialisasi ini sangat relevan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa di Ngada,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Lebih lanjut, Bupati menyoroti sejumlah tantangan yang masih dihadapi dalam pengelolaan Dana Desa, antara lain:

1. Terbatasnya pemahaman aparat desa terkait regulasi dan teknis pengelolaan Dana Desa.
2. Lemahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan Dana Desa.
3. Kualitas pelaporan dan dokumentasi kegiatan yang masih perlu ditingkatkan.
4. Potensi penyalahgunaan wewenang, meski Bupati menegaskan bahwa hal ini tidak terjadi di Kabupaten Ngada, yang menunjukkan komitmen bersama menjaga integritas dalam tata kelola keuangan desa.

Dalam konteks kebijakan nasional, Dana Desa diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas, di antaranya:

• Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa sebesar 15%,
• Ketahanan pangan sebesar 20%,
• Adaptasi terhadap perubahan iklim,
• Percepatan digitalisasi desa, serta
• Peningkatan sektor pendidikan dan kesehatan masyarakat desa.

Melalui sosialisasi ini, Pemerintah Kabupaten Ngada berharap agar para Kepala Desa semakin memahami pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik dalam setiap tahapan pengelolaan Dana Desa — mulai dari perencanaan hingga pelaporan — demi tercapainya pembangunan desa yang berkelanjutan dan berkeadilan.