Tiga buah Draft Ranperda inisiatif DPRD, dibahas dalam kegiatan Focus Group Discussion ( FGD ), pada Rabu, 29 Mei 2019 di ruang Rapat Komisi tiga DPRD Ngada. Kegiatan FGD ini dihadiri oleh sejumlah OPD dan Organisasi sosial diantaranya Komisi Penanggulangan Aids, Ketua MPIG, Ketua UPH dan KTNA Ngada.

FGD ini digelar untuk membahas Penyusunan Draft Ranperda inisiatif DPRD yakni tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, Penanggulangan HIV/Aids dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan.

Tim Kementrian Hukum dan Ham Kupang, yang dipimpin oleh Ibu Marsiana Djone menjelaskan bahwa untuk menghasilkan sebuah Perda, perlu melewati beberapa tahapan penting yakni Penggalian masalah, Penyusunan naskah, Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Uji Publik Rancangan Peraturan Daerah, Asistensi di Biro Hukum hingga tahapan Penomoran Perda. Hal ini akan dilaksanakan, hingga diharapkan Tiga Draft Ranperda ini akan rampung menjadi Perda pada Juni mendatang.

Ibu Marsiana Djone, dari Kementrian Hukum dan Ham NTT, saat kegiatan FGD.

Terkait Draft rancangan Perda tentan Keterbukaan Informasi Publik, Marsi Djone mengingatkan pentingnya Pemerintah untuk memenuhi hak masyarakat akan informasi publik, baik yang berhubungan dengan program kegiatan maupun penggunaan anggaran. Saat ini, banyak keluhan masyarakat yang sulit mengakses informasi publik seperti penggunaan dana bantuan sosial dan bantuan lainnya. Semua badan publik, Instansi pemerintah yang menggunakan dana APBD/APBN, wajib mempublikasikan kegiatan maupun anggaran. Informasi yang dikecualikan adalah Terorisme, Narkotika dan Transaksi keuangan.

Meskipun hak masyarakat memperoleh informasi dibuka luas, namun ada Standar Operasional Prosedur dan proses tahapan memperoleh informasi melalui PPID utama kabupaten, dalam hal ini Dinas Kominfo. Namun proses ini akan terjadi setelah Perda ditetapkan dan dijabarkan dengan Peraturan Bupati.

Peserta FGD yang hadir.

Sementara itu, pembahasan draft Ranperda penanggulangan HIV/Aids dilakukan mengingat ODHA atau Orang Dengan HIV/Aids wajib mendapat perlindungan negara dan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang rentan. Pembiaran terhadap para pengidap HIV/Aids oleh negara adalah pelanggaran HAM. Di Kabupaten Ngada, sejak kasus HIV/Aids ditemukan pertama pada tahun 1988 hingga saat ini, tercatat ada 163 kasus, dengan korbn meninggal 81 dan masih hidup 82 orang.

Diharapkan penyusunan Draft Ranperda ini dapat berjalan lancar, untuk segera diPerdakan.

Terimakasih sudah mengunjungi website Kabupaten Ngada