Empat kasus kekerasan anak terjadi di Ngada

Published by merlyn on

Diawal tahun 2019, tercatat telah terjadi empat kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Ngada. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas PMDP3A Ngada, menangani dan membantu memfasilitasi proses hukum terhadap kasus anak. Tiga kasus tersebut yakni satu kasus pemerkosaan dengan korban anak dan pelaku anak yang terjadi di wilayah golewa, satu kasus penyimpangan seksual di kecamatan Golewa dan kasus persetubuhan di wilayah Turekisa. Sementara terjadi satu kasus asusila dalam kota bajawa.

Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ( P3A), Matilde Paulina Laban kepada RSPD dan Media ini, Kamis 14 Februari 2019 mengatakan,  empat kasus kekerasan pada anak di awal tahun 2019 adalah yang sudah terlapor dan ditangani oleh pihak kepolisian untuk diproses. Ada beberapa kasus kekerasan anak lainnya yang terjadi di tahun 2018, masih menjalani proses hukum hingga saat ini. Data P3A  Ngada mencatat terjadi 21 kasus kekerasan pada anak sebagai korban, yang tersebar di kecamatan Riung, Soa, Golewa dan kecamatan Bajawa. Untuk kasus kekerasan dimana anak terlibat sebagai pelaku, terjadi 9 kasus di tahun 2018.

Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Matilde Paulina Laban, saat membawakan materi tentang Kekerasan Anak pada Kegiatan Konferensi Anak Daerah Tk. Kabupaten Ngada Tahun 2019.

Menurut Kabid P3A, Matilde Paulina Laban bahwa, rata-rata kasus kekerasan terjadi pada anak yang memiliki keluarga bermasalah dan pelaku kekerasan rata-rata orang terdekat atau disekitar korban. salah satu faktor pemicu tingginya kekerasan seksual pada anak adalah penggunaan Handphone di kalangan anak yang mudah mengakses konten pornografi. selain itu kurangnya perhatian orang tua dan faktor lingkungan, dimana terdapat oknum yang mengalami penyimpangan seksual dengan anak sebagai korban.

Untuk itu, Kabid P3A menghimbau kepada orangtua, guru dan masyarakat, untuk bersama sama menjaga dan memberi perlindungan pada anak, dari bahaya teknologi, lingkungan yang buruk serta pergaulan yang menyesatkan. Pemerintah membutuhkan kerjasama semua stakeholder untuk membantu mengurangi atau mengentaskan kasus kekerasan pada anak, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Lingkungan rumah menjadi tempat paling aman untuk anak, namun tetap harus membatasi pergaulan dan aktifitas anak laki-laki dan perempuan, dan sebisa mungkin mendampingi anak dalam menggunakan internet, serta selalu berkoordinasi dengan sekolah terkait perkembangan anak di sekolah. Ditegaskan, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, dipastikan tidak ada perdamaian untuk semua kasus anak. Kasus anak harus tetap dibawah keranah hukum, meskipun juga ada proses penyelesaian secara adat, namun proses hukum akan tetap berjalan.

Categories: Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *