Empat Puluh Tujuh Lembaga Penyiaran Masih Mengudara di NTT

Bagikan

Kupang, 26 Oktober 2020 bertempat di Hotel Neo, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) NTT dengan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di Nusa Tenggara Timur dengan thema : “Penguatan Kelembagaan Lembaga Penyiaran Untuk Penyiaran Yang Sehat dan Berintegritas”

Hadir pada kesempatan tersebut, para pemimpin Lembaga Penyiaran Publik yang didirikan oleh negara yaitu TVRI dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal (Televisi dan Radio Pemerintah) dan Lembaga Penyiaran Swasta (bersifat komersial, berlandas hukum (Televisi dan Radio swasta) se Provinsi NTT termasuk Pemimpin LPPL-RSPD Ngada.

Salah satu Pemateri pada kesempatan tersebut, Kadis Kominfo Provinsi NTT dengan judul “Peran Lembaga Penyiaran Dalam Mendorong Akselerasi Pembangunan di Provinsi NTT”. Kadis Kominfo Provinsi NTT, Drs. Aba Maulaka dalam arahannya mengatakan bahwa tujuan penyiaran antara lain memperkukuh integrasi nasional, terbinanya watak dan jati dri bangsa yang beriman dan bertaqwa, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan. Masih menurut beliau, adapun fungsi penyiaran yaitu : Pertama, untuk kegiatan komunikasi massa (kanal informasi, hiburan yang sehat dan kontrol serta perangkat sosial) dan Kedua, fungsi ekonomi dan kebudayaan. Diakhir materi, beliau menyampaikan harapan agar melalui Siaran Radio masyarakat memperoleh informasi yang pasti bukan berita hoaks dan dapat dipromosikan usaha pelaku UMKM, pariwisata, serta wajib dilakukan dialog interaktif dan memperhatikan konten dan isi berita yang sehat, memiliki unsur edukasi dan hiburan kepada masyarakat . Harapan beliau untuk KPID NTT agar membangun kolaborasi yang baik dengan pemimpin daerah dan pengelola LPPL baik lokal maupun swasta agar terus menyampaikan informasi publik terdepan dan terkini.

Peserta rakor.

Selanjutnya, pemateri lainnya, Yohanes sebagai salah satu anggota KPID NTT, dalam materinya berjudul “Problematika Lembaga Penyiaran di Provinsi NTT “ secara jelas menyampaikan berbagai persoalan dalam mengelelola penyiaran lokal yang dilihat dari tiga aspek yaitu pengelolaan struktur dan system penyiaran, aspek Pengawasan Isi Siaran (PIS), dan aspek Kelembagaan. Menurut Yos, saat ini tinggal 47 Lembaga Penyiaran (LP) yang masih beroperasi di NTT terdiri dari 4 Lembaga Penyiaran Publik, 12 LPPL, 1 LPK, dan 26 LPS, termasuk LPPL RSPD Ngada, kecuali Kabupaten Malaka, Sumba Tengah dan Lembata yang belum memiliki LP. Beberapa LP untuk sementara berhenti mengudara karena belum mengurus proses perijinan ke Kemenkominfo RI melalui aplikasi SIMP3 termasuk salah satu radio swasta yang ada di Kota Bajawa. Masih menurut Yos, Spektrum frekwensi Radio adalah milik Publik yang merupakan sumber daya alam terbatas sehingga harus dijaga, dan dilindungi oleh negara. Penggunaan spektrum frekwensi radio harus sesuai asaz, tujuan, fungsi dan arah penyiaran.

Selanjutnya, kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Lembaga Penyiaran antara lain : kurangnya kerjasama antara Pemerintah Daerah dan LP terlihat dari minimnya alokasi anggaran dalam pengelolaan LP, selain itu, terbatasnya SDM yang berkompetensi di bidang penyiaran dan isi konten yang menyuarakan aspirasi masyarakat dan informasi publik sebagai kebutuhan masyarakat. Belum ada Perda tentang konten siaran lokal termasuk belum semua LP menyiarkan konten siaran lokal pada prime time waktu NTT.

Diakhir materi Yos mengharapkan semua LP aktif beroperasi sehingga tidak mendapat sanksi. Sanksi yang akan diberikan KPID bagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang tidak melakukan penyiaran selama 3 (tiga) bulan akan ditutup atau tidak dapat beroperasi lagi keculai mengajukan perijinan baru.
Acara ditutup oleh Ketua KPID Provinsi NTT , Frederikus Royanto Bau dengan satu harapan Lembaga Penyiaran dapat membantu usaha ekonomi kreatif di bidang pariwisata dan LP dapat menjadi penyalur informasi yang berkualitas dan berintegrasi . Sekali di Udara tetap di Udara.
(Moi N. Anastasia-LPPL RSPD Ngada)

Terimakasih sudah mengunjungi website Kabupaten Ngada