Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) Perwakilan Propinsi NTT, menetapkan Empat  Kabupaten di NTT, dengan predikat  Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP), dalam hal pengelolaan keuangan daerah.

Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT, Adi Sudibyo menyampaikan hal tersebut,  usai   menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Angaran 2018, pada tujuh Pemerintah Daerah, Selasa 25/6/2019. Ketujuh Pemerintah Daerah tersebut adalah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ngada, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Kupang. Sedangkan tiga kabupaten lainnya, yaitu Kabupaten Kupang, Kabupaten Sumba Barat Daya dan Kabupaten Flores Timur, masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Bupati Ngada bersama Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi NTT dan Ketua DPRD Ngada

“Berdasarkan hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah, ditujuh Kabupaten yang diserahkan hari ini, BPK memberikan opini sebagai berikut, 4 Kabupaten yang diserahkan pada hari ini, diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Barat dan Kabupaten Manggarai Timur,” katanya di Ruang Auditorium Kantor BPK Provinsi NTT Jln W. J. Lalamentik, Kota Kupang.

Adi Sudibyo menjelaskan, pihaknya sudah melakukan pemeriksaan dua tahap yakni pemeriksaan intern pada bulan Februari hingga Maret 2019 dan melakukan pemeriksaan terinci pada bulan April sampai akhir Mei 2019. Untuk 4 Kabupaten yang sudah mendapatkan opini WTP, diminta untuk tetap menyelesaikan beberapa hal yang menjadi perhatian, agar permasalahan tersebut tidak menjadi lebih besar yang dapat mempengaruhi penilaian opini tahun yang akan datang.

“Sesuai dengan pasal 20 ayat 3 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK, wajib disampaikan selambat-lambatnya 60 hari setelah Laporan diterima. Konkretnya adalah 60 hari setelah hari ini,” jelasnya.

Lebih lanjut, Adi juga mengingatkan, masih banyak permasalahan-permasalahan utama dalam penyelesaian pekerjaan kontraktual, di mana penyelesaian pada akhir tahun anggaran kurang mendapatkan perhatian, sehingga banyak kontrak tidak dilakukan penyelesaian baik pembayaran, adendum maupun pihak ketiga.

Selain menyampaikan selamat atas pencapaian WTP pada empat kabupaten tersebut, Adi juga menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerja sama, selama tim BPK RI melakukan pemeriksaan di lapangan.

Hadir dalam kesempatan itu, para Bupati, Ketua dan Wakil Ketua DPRD dari ke tujuh Kabupaten tersebut.

Categories: Berita

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terimakasih sudah mengunjungi website Kabupaten Ngada