Ketua Bawaslu Ngada Tegaskan Soal Netralitas ASN

Bagikan

Ketua Bawaslu Kabupaten Ngada, Sebastianus Fernandes saat jumpa pers dalam rangkaian kegiatan sosialisasi pengawasan Pilkada serentak Tahun 2020 di aula Dinas Ketahanan Pangan pada Senin, 21 September 2020 menegaskan soal netralitas ASN dalam Pilkada di Ngada.

Basti Fernandes menyampaikan, netralitas ASN merupakan fenomena yang sering terjadi dalam Pilkada maupun Pileg, yang mana pihak Bawaslu sendiri sangat mengharapkan ASN bisa memahami dan mengetahui soal undang-undang ASN. Larangan dalam undang-undang ASN itu sendiri soal keterlibatan dalam partai politik khususnya dalam menyebarkan visi misi paslon, atau turun langsung sebagai tim kampanye.

Masih menurut Basti, ASN tidak dilarang untuk menghadiri sosialisasi setiap paslon, karena ASN adalah warga yang punya hak untuk memilih tetapi tetap ada aturan yang harus ditaati seperti, selama jam kerja tidak mengikuti sosialisasi, Kepala Desa ataupun perangkat Desa tidak terlibat langsung apalagi hadir sebagai pembina politik karena hal tersebut tidak sesuai dengan undang-undang Desa maupun undang-undang ASN.

Basti juga menegaskan, ASN ini mencakup PNS sendiri dan juga P3K atau tenaga kontrak daerah mengingat tenaga kontrak dibiayai dengan APBD.

Untuk sanksi-sanksi yang akan dikenakan bagi yang melanggar, menurut Basti semua sesuai dengan prosedur dan undang-undang yang berlaku.

Sosialisasi soal netralitas ASN dalam Pilkada akan dilakukan oleh Bawaslu dengan menggunakan media sosial yang ada dan juga pihak Bawaslu akan bekerja sama dengan Dinas terkait, mengingat saat ini sedang ada Pandemi dan pembatasan pengumpulan massa, untuk itu daring dipilih sebagai langkah yang strategis dan juga aman untuk semua pihak.

Terimakasih sudah mengunjungi website Kabupaten Ngada