Panja I DPRD Ngada Lakukan Studi Tematik di Kabupaten Kudus

Published by Administrator on

Bajawa, Warta DPRD

Di sela-sela waktu pembahasan Ranperda Kabupaten Ngada Tahun 2016, Panja II DPRD Ngada bersama Pemerintah Kabupaten Ngada melakukan Studi Tematik di Kabupaten Kudus, Propinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menggali pengalaman dan belajar langsung di lapangan terkait pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Kudus. Perlu diketahui, Kabupaten Kudus sudah memiliki Perda Pemilihan Kepala Desa Serentak dan sudah menerapkannya. Karena itu, belajar pada mereka menjadi salah satu pilihan tepat.

Rombongan Panja II DPRD Ngada dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ngada, Bapak Helmut Waso. Rangkaian kunjungan diawali dengan pertemuan bersama Bupati Kudus dan jajaran Pemda Kudus dengan Panja II DPRD Ngada.

Bapak Helmut Waso, Ketua DPRD Ngada pada kesempatan itu menegaskan bahwa pilihan untuk melakukan kunjungan ke Kabupaten Kudus merupakan pilihan yang tepat bagi DPRD dan Pemda Ngada, karena Kabupaten Kudus sudah memiliki Perda Pemilihan Kepala Desa Serentak dan sudah pula menerapkannya. “Kami ingin belajar banyak dari Kudus tentang berbagai persoalan di lapangan pada tataran pelaksanaan ketika Perda Pemilihan Kepala Desa ini diterapkan”, demikian Pak Helmut.

Sementara itu, Bupati Kudus yang diwakili oleh Asisten Bupati Kudus Bidang Pemerintahan, Drs. Yuli Kasianto, menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan Panja II DPRD Ngada seraya menyampaikan permohonan maaf karena Bupati Kudus sedang ada agenda lain sehingga tidak bisa bertemu langsung dengan Panja II DPRD Ngada. Namun demikian, lanjut Yuli, Pemda Kudus menyampaikan terima kasih atas kunjungan ini.

“Pada kesempatan ini, selaku Pemda Kudus, kami mohon maaf atas hal yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Secara teknis nanti dalam kegiatan ini, Kaban BPMPD Kudus akan terus mendampingi rombongan ke lapangan. Selanjutnya, perlu kami informasikan bahwa di Kudus tahun ini akan ada Pilkades serentak di 6 desa”, demikian Yuli Kasianto.

“Mudah-mudahan bapak ibu sekalian hadir di kudus ini mendapatkan hasil dari studi banding yang bias menjadi acuan untuk pilkades di Ngada. Secara adimistratif rombongan dari Ngada akan didampingi oleh BPMPD-PP dan Sekwan Kudus. Jangan lupa membawa pulang oleh-oleh dari Kudus”, lanjutnya lagi.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi, tukar pendapat dan curah gagasan terkait penyelenggaraan Pilkades Serentak. Bapak Marsel Nau, SE salah seorang anggota Panja II DPRD Ngada menegaskan bahwa tujuan utama rombongan ke Kudus adalah untuk belajar banyak tentang Pilkades serentak di Kudus terutama hal-hal teknis dalam pelaksanaan di lapangan. Dengan itu paling tidak hal itu bisa dijalankan di Kabupaten Ngada, walaupun mungkin secara adat, budaya dan sosio-geografis sangat jauh berbeda dengan Kabupaten Kudus.

Sejalan dengan Bapak Marsel Nau, Kepala BPMPD-PP Kabupaten Ngada, Bapak Yohanes C. Watu Ngebu, menyampaikan bahawa kegiatan ini dimaksudkan untuk mendapat gambaran tentang mekanisme teknis dan terutama anggaran pelaksanaan pilkades.

“Mohon agar kami juga diberi pertimbangan dan sharing pengalaman tentang jika ada calon tunggal, karena tidak ada dalam regulasi saat ini. Demikian juga terkait dengan mekanisme teknis yang diambil Kabupaten Kudus terkait dengan bakal calon yang lebih dari 5 bakal calon. Bagaimana juga dengan hal teknis terkait dengan jumlah kehadiran tidak memenuhi kuorum”, demikian Pak Jhony Watu.

Menjawab berbagai pertanyaan yang diajukan di atas, Kepala BPMD Kabupaten Kudus, Bapak Adi menjelaskan bahwa terkait dengan proses pembentukan produk hukum berupa Perda Pilkades, Pemda Kudus membentuk tim teknis dan tim pengarah tentang pembentukan Perda Pilkades. Konsep yang telah disusun kemudian disosialisasikan kepada stakeholder terkait. Harapannya agar ada masukan perbaikan atas konsep yang ada. Selanjutnya itu dimasukan ke rancangan yang dibahas dalam sebuah tim teknis sebelum dibawa ke lembaga DPRD.

Lebih lanjut, Kepala BPMD Kabupaten Kudus juga menjelaskan bahwa pada tahun 2015 yang lalu, sudah ditetapkan beberapa Perda tentang Desa/Kelurahan, Perda tentang pemilihan kepala desa, Perda tentang perangkat desa dan beberapa perda lagi yang berkaitan dengan desa/kelurahan. Sedangkan pada tahun 2016 ini sedang diusulkan 7 Ranperda tentang pemerintahan desa.

Menjawab pertanyaan Bapak Jhony Watu, terkait dengan proses pilkades, Pak Adi menjelaskan bahwa penyelenggaran Pilkades adalah BPD dan pelaksananya adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD. Peran kecamatan adalah memantau proses dan pelaksanaan. Sedangkan peran kabupaten adalah mengkoordinasi dengan instansi lain (polisi, tentara, keamanan). Pemerintah Kabupaten juga mengkoordinasi terkait adanya dukungan bantuan keuangan, dimana anggarannya disusun oleh tim pilkades. Bantuan dari kabpaten hanya sebatas pada: cetak surat suara, bilik, honor panitia.

Panitia Pilkades, demikian Adi, juga diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang timbul selama proses, karena panitia juga diberi kewenangan untuk itu. Namun jika permasalahan tetap tidak bisa diselesaikan, maka diserahkan kepada BPD dimana keputusan BPD mengikat dan final, kecuali permsalahan pidana.

Sementara itu terkait calon tunggal, Kepala BPMD Kudus ini menegaskan, “Kita tidak mencantumkan ada calon tunggal. Kita menetapkan minimal 2 calon. Kalau toh tetap ada, maka di sini peran camat untuk melakukan koordinasi sehingga tidak ada calon tunggal. Sebelum proses pelaksanaan pilkades, kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang plus minus jika hanya ada calon tunggal”.

“Sedangkan jika ada calon yang lebih dari 5 calon, sesuai ketentuna Permendagri 112, maka kita hanya menggunakan parameter umur, pendidikan dan pengalaman di pemerintahan. Namun ini terkesan sangat abstrak. Karena itu kami melakukan seleksi melalui ujian tertulis yang diselenggarakan oleh lembaga perguruan tinggi yang independen. Isi ujian tertulis dimaksud adalah materi umum, tuposki kepala desa dan psikotest”, lanjutnya lagi.

Salah satu agenda penting yang juga dilakukan adalah kunjungan lapangan. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus. Desa Loram Kulon tahun ini akan menyelenggarakan Pilkades dan saat ini sedang dalam proses penjaringan bakal calon kepala desa. Karena itu, sangat tepat kunjungan lapangan ini dilaksanakan di Desa Loram Kulon. Rombongan Panja II DPRD Ngada didampingi oleh Kepala BPMD Kabupaten Kudus dan Sekretaris DPRD Kabupaten Kudus serta beberapa pejabat lainnya.

Materi yang dibahas dalam kunjungan lapangan di Desa Loram Kulon lebih banyak berhubungan dengan teknis pelaksanaan Pilkades serentak, terutama pengalaman yang sedang mereka laksanakan saat ini dalam proses penjaringan bakal calon. Rangkaian kunjungan juga diisi dengan agenda diskusi, curah gagasan dan tukar pengalaman.

Melalui kegiatan Studi Tematik yang diselenggarakan kali ini, Panja II DPRD Kabupaten Ngada dan Pemda Ngada dapat merumuskan formulasi hukum dalam bentuk Perda terkait Pemilihan Kepala Desa Serentak di Ngada pada masa mendatang. Berbagai pertanyaan maupun permasalahan teknis yang tidak atau belum tertuang dalam produk hukum yang lebih tinggi, tetapi terjadi di tingkat pelaksanaan di lapangan, kiranya dapat ditemukan formula jalan keluarnya melalui kegiatan Studi Tematik kali ini. Tentu saja, hasil dari Studi Tematik dapat semakin memperkaya Ranperda Pemilihan Kepala Desa Serentak yang sedang dibahas di lembaga DPRD Ngada.***

Categories: Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *