Pemandangan Umum Fraksi PDIP-HANURA Atas RAPBD Ngada Tahun Anggaran 2017

Published by Administrator on

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. MERDEKA!!!

Mengawali penyampaian pemandangan umum Fraksi PDIP-HANURA ini terlebih dahulu kami mengajak kita semua memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang yang telah mencurahkan rahmat dan berkatNya sehingga kita semua dapat hadir untuk melaksanakan salah satu kewajiban konstitusional pada Rapat Paripurna penyampaian pemandangan umum Fraksi terhadap Nota Keuangan atas RAPBD Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 hari ini, Rabu, 16 November 2016.

Fraksi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah dalam hal ini kepada Bapak Bupati Ngada yang telah menyampaikan Nota Keuangan pada tanggal 15 November 2016 lebih cepat dari tahun-tahun sebelumnya, walaupun ruang yang disediakan pemerintah sampai tanggal 20 Desember 2016. Hal ini merujuk kepada Surat Gubernur NTT kepada Bupati dan Walikota se-Provinsi NTT, tanggal 29 September 2016 tentang penyusunan RAPBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017. Namun fraksi dapat menerima niat pemerintah ini agar penetapan Perda tentang APBD tepat waktu, tetapi fraksi meminta agar RAPBD ini dapat diimplementasikan secara tepat pula.

Fraksi PDIP-HANURA berharap agar ini menjadi semangat kita semua untuk lebih cepat dan tepat dalam melaksanakan penganggaran dengan berpihak pada rakyat yang sama-sama kita layani dan bukan semata-mata karena tuntutan regulasi.

Hal ini fraksi pandang perlu untuk disampaikan pada forum terhormat ini mengingat belanja pemerintah atau “Government Expenditure” merupakan investasi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat dan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dengan kata lain sebagai satu-satunya investor besar di Kabupaten Ngada tercinta ini, pemerintah dituntut unttuk lebih profesional dalam pengelolaan anggaran yang berpihak kepada rakyat.

Sebagaimana kita ketahui bersama, APBD merupakan wujud kinerja keuangan daerah yang dijabarkan dalam program kegiatan fisik maupun non fisik. Oleh karena itu keberhasilannya tidak hanya diukur dari capaian target dan realisasi anggarannya, tetapi harus dilihat pula sejak proses perencanaan, pelaksanaan serta dampak dan impaknya kepada masyarakat, terutama terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat dan semakin meningkatkan daya saing daerah.

Dengan mengangkat tema APBD Tahun Anggaran 2017 “Penguatan Pelayanan Dasar Dan Penguatan Ekonomi Daerah Untuk Meningkatkan Daya Saing Keunggulan Daerah Dan Kemandirian Masyarakat” dan tiga target utama: “Zala Siro Saro, Wae Gebho Gabho Dan Dara Rilo Ralo” serta dijabarkan dalam Tujuh Prioritas pembangunan, fraksi berharap agar penjabaran perencanaannya sunguh-sungguh dapat memecahkan permasalahan pokok yang dihadapi masyarakat yakni kemiskinan. Terhadap tema, target dan tujuh prioritas pembangunan pada tahun anggaran 2017 ini, fraksi perlu menyampaikan beberapa pokok pikiran untuk didiskusikan pada setiap rapat kerja komisi bersama pemerintah.

Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 800.424.974.455,- dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 44.796.286.635,- atau sebesar 5,56 persen dari seluruh pendapatan daerah, Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan anggaran pada Pemerintah Pusat sangat besar. Fraksi PDIP-HANURA perlu mendapat penjelasan pemerintah tentang berkurangnya pendapatan daerah jika dibandingkan dengan pendapatan daerah pada tahun anggaran 2016, serta rendahnya kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Ngada.

Salah satu indikator keberhasilan otonomi daerah adalah sejauh mana kemandirian suatu daerah dalam mengelola keuangan daerah dan meningkatkan pendapatan daerah. Dengan kewenangan yang dimiliki untuk memungut pajak dan retribusi daerah, selayaknya pendapatan dari kedua sektor ini dapat lebih dioptimalkan.

Untuk itu fraksi mendorong pemerintah agar memaksimalkan peran serta unit pendapatan daerah dengan menggerakan seluruh potensi yang dimiliki sehingga target PAD dapat lebih ditingkatkan. Sesuai prinsip Accrual Basic, maka PAD yang tidak terealisasi pada tahun anggaran 2016 harus menjadi piutang pada tahun anggaran 2017.

Sesuai catatan fraksi, masih terdapat tunggakan PAD dari beberapa OPD yakni: Dinas P2KI, Bidang Pariwisata sebesar 148 juta lebih, Badan Lingkungan Hidup sebesar 6 juta lebih, Dinas PPKAD (Retribusi) sebesar 1 juta lebih, Inspektorat Kabupaten Ngada sebesar 3 juta lebih, Kecamatan Bajawa Utara sebesar 69.200,- Kecamatan WOlomeze sebesar 2 juta lebih dan Dinas Kesehatan sebesar 2 juta rupiah. Total tunggakan seluruhnya adalah sebesar 163 juta lebih.

Berkaitan dengan lain-lain pendapatan daerah yang sah, Fraksi meminta penjelasan pemerintah khususnya dengan dialihkannya beberapa urusan ke propinsi, seperti urusan pertambangan dan urusan kehutanan.

Belanja Daerah

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 setelah Perubahan Anggaran sebesar 911 milyar rupiah lebih. Jika disandingkan dengan rencana belanja Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan pemerintah sebesar 831 milyar lebih, maka terdapat selisih kurang sebesar 80 milyar lebih. Artinya ada belanja-belanja tradisionil (BOSDIK dan BOSDA) yang tidak dapat dilakukan pada tahun anggaran 2017. Fraksi meminta rincian dan penjelasan pemerintah terhadap belanja-belanja sebagaimana dimaksud dan belanja-belanja lain yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2017, berikut pola penjelasannya.

Jika disandingkan antara pendapatan dan belanja tahun anggaran 2017 maka terjadi defisit anggaran sebesar 31 milyar lebih. Fraksi meminta penjelasan pemerintah untuk melaksanakan penganggaran yang lebih hati-hati dengan memperbaiki komposisi antara pos belanja. Berikut ini fraksi menyapaikan beberapa pokok pikiran untuk diperbincangkan dalam masa sidang ini.

Pertama, terhadap belanja pegawai sudah harus memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD, gaji bulan ketiga belas dan empat belas, penganggaran untuk kenaikan gaji berkala dan tunjangan-tunjangan yang perlu disesuaikan.

Kedua, pembangunan dermaga bongkar muat hewan di Mboras Kecamatan Riung agar dilaksanakanpada tahun anggaran 2017.

Ketiga, penganggaran dana untuk Bosda dan Bosdik harus tetap menjadi prioritas pemerintah dan DPRD agar tidak mengorbankan para guru dan tenaga kesehatan yang telah direkrut oleh Pemerintah.

Keempat, belanja infrastruktur jalan harus memperhatikan keseimbangan antar wilayah dan lebih memprioritaskan pada jalan menuju pusat-pusat kegiatan produktif masyarakat dan membuka isolasi wilayah.

Kelima, belanja untuk tunjangan perangkat desa secara khusus BPD dan RT harus ditingkatkan dengan memperhatikan kelayakan dan kewajaran.

Keenam, pemerintah perlu merencanakan pengadaan tanah untuk kepentingan umum secara terintegrasi dengan memperhatikan regulasi yang lebih tinggi seperti Perpres dan Permendagri Nomor 72 Tahun 2012.

Ketujuh, dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas APBD, Pemerintah agar mengembangkan substansi ringkasan penjabaran APBD sampai dengan ringkasan obyek dan rincian obyek pendapatan, belanja dan pembiayaan, pengembangan substansi dimaksud dimuat dalam lampiran 1a.

Kedelapan, terhadap belanja-belanja bagi Anggota DPRD, Reses, Perjalanan Dinas (Dalam Daerah dan Luar Daerah) serta tunjangan-tunjangan yang berkaitan dengan Anggota DPRD harus merujuk pada Permendagri dan terlebih dahulu dibahas dalam rapat internal Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD. Hal ini fraksi pandang perlu untuk saling menghormati semangat kemitraan dan otoritas antara kedua lembaga DPRD dan Pemerintah Kabupaten Ngada, serta tidak terkesan seakan-akan DPRD diatur oleh Pemerintah.

Kesembilan, demikian pula tunjangan perumahan bagi Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD harus berpedoman pada Permendagri yang mengaturnya, sejauh tidak melebihi tunjangan perumahan Anggota DPRD Provinsi NTT.

Kesepuluh, penyediaan sarana, anggaran dan tenaga ahli untuk mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Fraksi-Fraksi DPRD harus dianggarkan dengan tetap memperhatikan kemampuan APBD. Demikian pula kelengkapan dan akomodasi kantor bagi keperluan Sekretariat Fraksi DPRD terutama pada setiap masa sidang.

Kesebelas, Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas SDM pada bidang Aset Daerah, Investasi Daerah, Badan Layanan Umum Daerah dan PDAM utnuk meningkatkan administrasi bidang asset dan peningkatan fungsi pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Keduabelas, pembangunan gedung kantor baru milik pemerintah daerah tidak diperkenankan, hal ini merujuk pada Surat Menteri Keuangan Nomor S-841/MK gedung kantor Kementerian Negara/Lembaga.

Lain-Lain.

Pertama, Fraksi perlu mendapat penjelasan pemerintah tentang Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal pada Bank NTT  yang sampai hari ini belum dapat dilaksanakan, sekaligus meminta penjelasan berkaitan dengan solusi permasalahan keuangan sebesar 12 milyar lebih uang milik daerah pada Bank NTT. Fraksi meminta Pemerintah untuk mengambil langkah tegas berkaitan dengan situasi ini guna mengurangi beban anggaran yang sedang dialami.

Kedua, dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal’s (SDGS) tahun 2025 yaitu cakupan layanan air perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80 persen dan wilayah perdesaan sebanyak 60 persen, pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum. Demikian pula pemerintah perlu merencanakan pengadaan air minum bagi masyarakat di wilayah kekurangan air dengan membangun jaringan perpipaan yang baru. Dan untuk maksud ini fraksi meminta pemerintah untuk mengembalikan urusan air bersih pada Dinas Pekerjaan Umum kepada Bidang Cipta Karya, dengan demikian urusan tentang air bersih dapat diorganisir pada satu instansi yang berkompeten dari pusat hingga daerah.

Ketiga, pemerintah harus secara konsisten mengalokasikan anggaran untuk bidang kesehatan minimal 10 persen dari total APBD di luar gaji, sebagaimana amanat pasal 171 ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah yang telah kita tetapkan bersama.

Keempat, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, maka fraksi perlu meminta penjelasan tambahan pemerintah berkaitan dengan jumlah pejabat struktural secara keseluruhan.

Kelima, dengan dibentuknya dinas dan badan baru yang melaksanakan fungsi perijinan di bidang usaha, fraksi meminta pemerintah untuk mempermudah ijin usaha bagi para pelaku usaha serta memberi insentif bagi pelaku usaha yang bergerak di sektor pertanian, khususnya agribisnis untuk mendorong semangat kembali ke kebun.

Keenam, fraksi sekali lagi meminta kepada pemerintah agar konsisten dalam menyajikan data dan per-angka-an tentang pendapatan dan belanja serta pembiayaan dan apabila terjadi perubahan per-angka-annya supaya diberikan penjelasan yang cukup, sehingga tidak menimbulkan kesalahan interpretasi terhadap dokumen-dokumen tersebut, terutama antara KUA PPAS dan Nota Keuangan.

Ketujuh, terhadap pelaksanaan kegiatan lanjutan yang tidak selesai pada tahun anggaran 2016 dilakukan dengan mengacu pada Pasa 138 Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PDIP-HANURA ini disampaikan pada sidang terhormat ini. Fraksi menyerahkan seluruh diskusi dan perbincangan atas RAPBD Kabupaten Ngada Tahun 2017 ke dalam bimbingan dan berkat Tuhan. Selanjutnya Fraksi PDIP-HANURA menyatakan MENERIMA Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 2017 untuk didiskusikan dan dibahas dalam masa sidang ini sehingga diperoleh RAPBD yang lebih bertanggung jawab dan diterima oleh semua pemangku kepentingan serta bermanfaat bagi sebesar-besarnya masyarakat Kabupaten  Ngada.***

Categories: Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *