PEMBAHASAN INTERNALISASI RANPERDA BARANG MILIK DAERAH

Published by Administrator on


Bajawa – Kegiatan pembahasan internalisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada tentang Barang Milik Daerah telah dilaksanakan pada hari Rabu 31 Mei 2017 bertempat di Aula Setda Ngada. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Barang Milik Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Ngada, Dionisius M. Wara, ST.

PERKEMBANGAN PERATURAN

Rancangan Peraturan Daerah Barang Milik Daerah (BMD) diawali dari Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006.  Kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, selanjutnya diganti dengan Peraturan Pemerintah 27 Tahun 2014 yang menghasilkan Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 10 Tahun 2008. Dan dalam perkembangan terakhirnya disusunlah Rancangan Peraturan Daerah Ngada Tahun 2017 tentang Barang Milik Daerah.

PENGELOLAAN BMN/ BMD

Pengelolaan Barang Milik Negara/ Barang Milik Daerah mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 yang meliputi : Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan,  Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian. Dalam perkembangan selanjutnya, pengelolaan BMN/ BMD juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang meliputi: Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan,Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian.

SUBSTANSI RANPERDA PENGELOLAAN BMD

Laiknya sebuah Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Ngada Tahun 2017 tentang Barang Milik Daerah ini juga memiliki substansi yang disusun secara skematis yaitu sebagai berikut:

·         BAB I Ketentuan Umum, terdiri dari Pasal 1;

·         BAB II Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, terdiri dari Pasal 2, 3, 4;

·         BAB III Barang Milik Daerah, terdiri dari Pasal 5, 6;

·         BAB IV Pejabat Pengelolaan BMD, terdiri dari Pasal 7, 8, 9;

·          BAB V Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, terdiri dari Pasal 10, 11, 12

·         BAB VI Pengadaan dan Penggunaan, terdiri dari Pasal 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

·         BAB VII Pemanfaatan, terdiri dari Pasal 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.

Kegiatan Internalisasi Rancangan Peraturan Daerah ini dihadiri oleh Asisten I pada Setda Ngada, Emanuel Dopo, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Fransiskus Wogha, Kepala Dinas Koperasi, Kornelis Tuba, dan sejumlah pejabat Eselon III dan IV pada lingkup Pemerintah Kabupaten Ngada.

(/by jack)

Categories: Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *