Pemkab Ngada Sambut Hangat Aksi GMNI dengan Dialog di Depan DPRD

Dipublikasikan oleh Lian Woli pada 3 September 20253 September 2025

Pemerintah Kabupaten Ngada menunjukkan sikap terbuka dalam menyikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ngada di depan Gedung DPRD Kabupaten Ngada, Rabu (3/9/2025).

Massa aksi yang menyuarakan aspirasi terkait isu-isu demokrasi dan kebijakan nasional itu diterima langsung oleh jajaran pemerintah daerah. Bupati Ngada, Raymundus Bena, bersama Wakil Bupati, unsur Forkompinda, dan Ketua DPRD Kabupaten Ngada, Romilus Juji beserta jajaran anggota DPRD, turun langsung menemui para demonstran dan duduk bersama dalam ruang dialog terbuka di jalan depan Gedung DPRD.

Dialog terbuka ini merupakan permintaan langsung dari GMNI. Mereka menginginkan pembicaraan dilakukan di depan Gedung DPRD agar bisa didengar oleh seluruh masyarakat, sehingga aspirasi yang disampaikan lebih transparan dan diketahui publik secara luas. Ketua DPRD Kabupaten Ngada, Romilus Juji, menegaskan bahwa kehadiran unsur eksekutif dan legislatif merupakan bentuk penghargaan terhadap peran mahasiswa sebagai bagian dari rakyat yang memiliki fungsi kontrol sosial terhadap pemerintah.

“Hari ini kami hadir bersama Bupati, Wakil Bupati, dan Forkompinda sebagai bentuk perhatian serius. Kehadiran kami adalah penghargaan terhadap aspirasi rakyat yang disuarakan mahasiswa. DPRD Ngada adalah rumah bersama untuk menyampaikan aspirasi. Kami tidak melihat dari jumlah massa, tetapi dari pesan perjuangan yang disampaikan,” ujarnya. Romilus menambahkan bahwa setiap aspirasi yang masuk akan diterima dan direspons sesuai kewenangan pemerintah daerah. Ia juga menegaskan DPRD Ngada selalu terbuka untuk kritik, masukan, dan saran dari masyarakat.

Sementara itu, Bupati Ngada, Raymundus Bena, menyampaikan apresiasi kepada GMNI yang telah menyampaikan aspirasi secara terbuka dan tertib.“Kami berterima kasih atas kepercayaan yang masih diberikan kepada pemerintah. Aspirasi yang disampaikan akan kami teruskan sesuai kewenangan, dan dialog seperti ini merupakan bagian penting dari praktik demokrasi,” kata Bupati.

Dalam aksinya, GMNI Cabang Ngada menyoroti lemahnya penyerapan aspirasi masyarakat di tingkat nasional oleh DPR RI, sekaligus menegaskan perlunya transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain:

1. Mengutamakan aspirasi rakyat dan membuka ruang dialog terkait tunjangan DPR.2. Mengkaji dan membatalkan tunjangan DPR.3. Mendesak pengesahan UU Perampasan Aset.4. Menganulir surat Sekretariat DPR RI terkait tunjangan perumahan DPR.5. Menuntut kebebasan seluruh peserta demo yang ditahan.6. Mendesak transparansi dan akuntabilitas anggaran negara, khususnya gaji anggota DPR.

Aksi GMNI tersebut berjalan dengan aman, tertib, dan penuh semangat dialog, menegaskan kembali peran mahasiswa sebagai garda terdepan dalam mengawal demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia