Pengadilan Negeri Bajawa, Ikrarkan Zona Integritas bebas KKN

Published by ellena on

Bertempat di ruang sidang PN Bajawa, Selasa 5 Maret 2019, dilaksanakan kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas bebas KKN dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dilingkungan Pengadilan Negeri Bajawa kelas II tahun 2019.

Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Herbert Harefa kepada RSPD dan Tim Web Ngada di ruang kerjanya mengatakan bahwa kegiatan hari ini mengacu pada ketentuan dan visi Mahkamah agung, maka Pengadilan Negeri Bajawa sebagai satuan kerja dibawah Mahkamah Agung RI , mencanangkan pembangunan zona integritas, yang difokuskan pada penetapan enam program yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkrit.

Dengan dimulainya pencanangan zona integritas tersebut, PN Bajawa komit membangun zona integritas menuju wilayah bebas korupsi atau wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan PN Bajawa. Hal ini sekaligus menjawab dan memenuhi pelayanan hukum yang adil pada pencari keadilan khususnya masyarakat Ngada dan Nagekeo.

Selanjutnya, kegiatan ini merupakan usaha awal dari proses pembangunan zona integritas di wilayah PN Bajawa, diatur dalam Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Umum nomor 1 tahun 2019, tentang pembangunan zona integritas pada seluruh pengadilan di lingkungan Peradilan umum, dengan mengacu pada peraturan Menpan RB no 52 tahun 2014, tentang pedoman pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi yang bersih dan melayani.

Penandatanganan Piagam Zona integritas bebas KKN oleh Ketua PN Bajawa, disaksikan Plt. Bupati Ngada Paulus Soliwoa, Kajari Ngada Suarsono S.H dan Kapolres Ngada Andika Bayu Adhitya, S.I.K,M.H

Di dalam ketentuan tersebut diatur bahwa pencanangan pembangunan zona integritas merupakan deklarasi pernyataan dari pimpinan satuan kerja, bahwa instansinya siap dalam pelaksanaan. Deklarasi disaksikan pimpinan instansi luas, kementrian atau lembaga, Forkopimda, Pimpinan daerah serta terpublikasi luas melalui media masa, agar semua pihak dan masyarakat dapat mengawasi dan memantau sejauh mana kinerja yang bebas KKN dan pelayanan publik yang baik.

“Ini salah satu usaha PN Bajawa, untuk ikut sertakan visi misi terwujudnya peradilan Indonesia yang agung dan moderen. kami sekaligus ingin menjadi contoh bagi lingkup kerja instansi lainnya, bahwa Pengadilan Negeri Bajawa bebas KKN serta mengutamakan pelayanan publik. Jika ada yang kurang puas dengan pelayanan kami, silahkan ada kotak pengaduan, masyarakat bantu awasi kinerja kami di Pengadilan Bajawa”, kata ketua PN Bajawa, Herbert Harefa.

Plt. Bupati Ngada Paulus Soliwoa, menandatangani Piagam sebagai salah satu saksi.


Dalam kegiatan tersebut, seluruh aparatur di PN Bajawa menyatakan ikrar bersama diantaranya tidak menerima pemberian baik uang maupun barang, senantiasa bekerja ikhlas dan jujur, menjunjung tinggi kode etik Hakim, Panitera, Jurusita dan kode etik pegawai. Seluruh Aparatur PN Bajawa mendukung sepenuhnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas KKN dan siap ditindak apabila melanggar ketentuan dan melakukan praktek korupsi di lingkungan PN Bajawa.

Foto bersama selepas penandatanganan Piagam.

Kegiatan ini dihadiri oleh PLT Bupati Ngada Paulus Soliwoa, Bupati Nagekeo dr. Johanes Don Bosco Don, Kapolres Ngada Andhika Bayu Adhitama, S.I.k,MH, Kajari Ngada Suwarsono SH, Ketua Pengadilan Agama Bajawa, Drs Edi Sudarsono, M.H, Dandim 1625 Ngada Letkol INV I Made Putra Suartawan, Karutan Kelas II Bajawa Mustawan,S.IP,M.H, para Hakim, Juru sita dan seluruh aparatur Pengadilan Negeri Bajawa.

Categories: Berita

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *