Memperingati Hari jadi Mahkamah Agung, yang ke -74 , Pengadilan Negeri Bajawa menyelenggarakan sejumlah kegiatan diantaranya perlombaan bagi anak-anak, jalan santai, zumba dan pertandingan tenis meja. Rangkaian kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari sejak jumad 16 Agustus 2019 yang mengikutsertakan seluruh keluarga besar PN Bajawa dan anggota Dharmayukti Karini.Puncak peringatan hari jadi Mahkamah Agung di PN Bajawa ini dilaksanakan pada senin, 19 Agustus 2019 melalui upacara peringatan yang dipimpin oleh Ketua PN Bajawa Herbert Harefa.

Ketua Pengadilan Negeri Bajawa, Membacakan Amanat Mahkamah Agung RI

Dalam sambutannya pada acara tersebut, Ketua PN Bajawa Kelas II Herbert Harefa membacakan amanat Mahkamah Agung RI, tentang peringatan Hari Jadi Mahkamah Agung, yang merupakan agenda tahunan yang tidak sekedar sebagai sebuah peringatan seremonial, namun merupakan momentum untuk kembali merefleksikan keberadaan lembaga Mahkama Agung, dalam tatanan Kenegaraan. Secara kontitusi lembaga peradilan dalam perkembangannya, mengukuhkan komitmen dalam memberikan layanan terbaik di bidang konsolidasi internal, yang akan menjadi energi pendorongan dalam pelaksanaan fungsi pelayanan lembaga peradilan.

Foto Bersama Usai Kegiatan

Tuntutan untuk memangkas birokrasi yang tidak efisien dan tidak efektif sudah merupakan keniscayaan dalam masyarakat yang semakin adaptif. Mahkamah Agung dalam kiat kerjanya, mendapat respons positif dari masyarakat. Hal ini terlihat dari jumlah perkara yang menggunakan administrasi secara elektronik, untuk mendaftarkan perkara sejak launching e-court hingga saat ini, pada lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan perdilan Tata Usaha Negara, yang mencapai 14.552 (empat belas ribu lima ratus lima puluh dua) perkara.

 Selama Implementasi e-court Mahkamah Agung, terus melakuan evaluasi serta melihat peluang-peluang pengembangan aplikasi tersebut di masa yang akan datang. Melalui Kelompok kerja yang telah di bentuk, e-court telah dikembangkan lebih lanjut untuk mendorong Badan Peradilan Indonesia memasuki fase berikutnya sebagai peradilan moderen melalui pengenalan e-litigasi. Kebijakan untuk menerapkan e-litigasi telah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Mahkama Agung, untuk melengkapi ketentuan-ketentuan dalam hukum acara perdata, agar lebih adaptif dengan perkembangan masyarakat yang telah banyak berintregrasi secara virtual.

Ranperma e-litigasi yang telah disahkan menjadi perma nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan, secara elektronik telah me-redesaign praktik pradilan Indonesia, khususnya terkait sengketa perdata dan Tata Usaha Negara dari Sistem konvensional menjadi sistem yang setara dengan praktik peradilan moderen, yang telah diterapkan oleh negara-negara yang di kenal maju dari sisi teknologi. Kebijakan terkait e-litigasi memuat tiga hal utama sebagai pengembangan dari e-court yaitu pertukaran dokumen elektronik (jawaban, replik, duplik, dan kesimpulan). Pembuktian Elektronik, dan Penyampaian Putusan Secara Elektronik. Seiring penegasan kebijakan ini, Mahkamah Agung telah bergerak cepat dengan membuat petunjuk teknik serta melakukan sosialisasi ke Hakim dan aparatur peradilan, yang lembaganya akan dijadikan sebagai percontohan dalam penerapan e-litigasi.

E-litigasi selanjutnya akan dikembangkan dalam varian-varian perkara perdata dan Tata Usaha Negara, termasuk kebijakan-kebijakan yang baru disahkan oleh Mahkama Agung yaitu Rancangan Perma (Ranperma) tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Ranperma tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian gugatan sederhana, dan Ranperma tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan dengan teknologi informasi saat ini, semua lembaga yang memberikan layanan public dituntut untuk mampu menangkap perubahan yang terjadi di tengah masyarakat, serta mampu melakukan inovasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat tersebut.

Inovasi dalam konteks modernisasi layanan merupakan hal yang sangat penting, sebagai pendorong bagi lembaga-lembaga yang memberikan layanan public, agar senantiasa responsif terhadap kebutuhan dan aspirsi masyarakat, serta merupakan sarana perwujudan keterbukaan dan akuntabilitas lembaga publik kepada masyarakat.

Lembaga peradilan pun tidak ketinggalan mengikuti derap perubahan seiring dinamika masyarakat yang menuntut artikulasi good governance, sesuai dengan perkembangan jaman. Cetak Biru pembaharuan peradilan 2010-2035, telah menekankan pentingnya restrukturisasi Mahkamah Agung dan Badan-badan Peradilan dibawahnya, yang didasarkan pada salah satu pertimbangan adanya kebutuhan untuk menjadi organisasi modern dengan memanfaatkan teknologi informasi, serta adanya keinginan untuk menyederhanakan rantai birokrasi.

Sasaran yang telah di terapkan dalam cetak miring pembaharuan peradilan 2010-2035, terkait pemanfaatan teknologi informasi dalam business process egieneering Mahkamah Agung, telah diimplemetasikan dalam berbagai program dan aplikasi untuk memudahkan lembaga peradilan dalam pemberian layanan peradilan. Implementasi ini tidak lepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan yang berkomitmen memberikan prioritas tinggi dalam pemanfaatan teknologi informasi, sebagai salah satu kunci untuk mewujudkan fungsi Mahkamah Agung, serta sarana untuk menjalankan misi badan peradilan. Dukungan ini juga disertai dengan penguatan pada kapasitas sumber daya, baik dari sisi finansial untuk melaksanakan berbagai kebijakan tersebut, melalui persiapan infra struktur pendukung maupun dari sisi sumber daya manusia, yang diharapkan bisa memberikan manfaat yang maksimal bagi penerima layanan peradilan.      

Categories: Berita

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Terimakasih sudah mengunjungi website Kabupaten Ngada