Tiga buah Draft Ranperda inisiatif DPRD, dibahas dalam kegiatan Focus Group Discussion ( FGD ), pada Rabu, 29 Mei 2019 di ruang rapat Komisi tiga DPRD Ngada. Kegiatan FGD ini dihadiri oleh sejumlah OPD ( Kominfo Ngada, Dinkes Ngada, Humas, Dinas Pertanian, Dinas Sosial) dan Organisasi sosial diantaranya Komisi Penanggulangan Aids, Ketua MPIG, Ketua UPH dan KTNA Ngada.

FGD ini digelar untuk membahas penyusunan Draft Ranperda inisiatif DPRD tentang penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, Penanganan HIV/AIDS dan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan.

Tim dari Kementrian Hukum dan HAM NTT yang dipimpin Ibu Marsiana Djone dalam sapaan awalnya menyebutkan, ada beberapa tahapan yang harus ditmpuh untuk menghasilkan sebuah produk hukum Perda. Teknisnya diawali dengan tahapan Penggalian masalah, Penyusunan naskah, Penyusunana Rancangan Peraturan Daerah, Uji Public Rancangan Peraturan Daerah, Asistensi di Biro Hukum dan Penomoran Perda.

Terkait Ranperda Keterbukaan Informasi Publik, Marsiana Djone menegaskan pentingnya KIP sebagai bagian dari pelayanan public. Saat ini banyak keluhan masyarakat tentang sulitnya mengakses informasi public pada Pemerintah. Pemerintah diwajibkan untuk memenuhi seluruh permintaan informasi oleh masyarakat terkait program pembangunan dan penggunaan anggaran. Informasi dikecualikan adalah informasi intelijen, Terorisme, Narkotika dan Transaksi Keuangan.Semua OPD wajib memberikan dan memenuhi permintaan informasi public, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Pejabat Pengelola Informasi Daerah Utama. Diingatkan oleh Marsiana Djone, semua Badan Pubik yang menggunakan APBD/APBN wajib mempublikasikan kegiatan maupun Anggaran, misalnya Bantuan Sosial, JKMN dan layanan public lainnya.

Ranperda Penanggulangan HIV/AIDS juga menjadi bagian penting yang akan diPerdakan. Marsiana Djone menjelaskan bahwa Masyarakat pengidap HIV/AIDS menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pembiaran terhadap korban HIV/AIDS adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pemerintah wajib melakukan pendekatan, untuk mendeteksi dini masyarakat pengidap HIV/AIDS, untuk selanjutnya dilakukan pendampingan pemeriksaan dan pengobatan. Sejak ditemukan pertama tahun 1988, tercatat ada 163 pengidap HIV/AIDS di Ngada, 82 orang meninggal dunia dan 81 orang masih menjalani program pengobatan hingga saat ini.

Ketiga buah Ranperda ini, diharapkan akan rampung menjadi Perda atau Peraturan Daerah pada bulan Juni mendatang.

Terimakasih sudah mengunjungi website Kabupaten Ngada