AMAN Nusa Bunga atas dukungan Direktorat Perluasan Partisipasi Politik PB AMAN bersama National Democracy Institute (NDI) menyelenggarakan training political process monitoring (PPM) untuk Masyarakat Adat. Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nusa Bunga melibatkann 25 peserta pelatihan yang terdiri dari unsur PB AMAN, Pengurus AMAN Wilayah Nusa Bunga dan Pengurus Daerah AMAN dan Masyarakat Adat, dalam kegiatan yang berlangsung di Hotel Korina – Bajawa, 20-21 Mei 2024.
Ketua pelaksana Harian AMAN – Nusa Bunga, Maximilianus Herson Loi, saat membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa tujuan utama pelatihan ini adalah untuk memperkuat partisipasi Masyarakat Adat dalam proses politik dan pembangunan. Sehingga metode political process monitoring dapat digunakan sebagai alat advokasi perlindungan hak Masyarakat Adat.
Bagi Masyarakat Adat, memastikan partisipasi yang penuh dan efektif dalam proses pembangunan merupakan hal penting yang harus diperjuangkan. Masyarakat Adat menyadari bahwa partisipasi penuh dalam proses pembangunan adalah arena untuk memperjuangkan dan melindungi hak-hak Masyarakat Adat. Oleh sebab itu, diperlukan pelatihan dan pembekalan pengetahuan bagi para kader Masyarakat Adat, agar dapat memperkuat partisipasi Masyarakat Adat dalam proses politik dan Pembangunan.
“Political Process Monitoring adalah peningkatan kapasitas untuk melakukan pemantauan proses politik baik di tingkat nasional hingga daerah. Political process monitoring ini adalah proses memobilisasi dan merancang strategi advokasi dari issue. Metode ini dapat digunakan untuk memperkuat gerakan Masyarakat Adat dan tentunya dapat di implementasikan guna memperluas partisipasi politik pembangunan Masyarakat Adat di kampung-kampung,”ujar Herson
Herson Loi berharap mereka yang ikut pelatihan ini nantinya dapat diandalkan untuk menyuarakan berbagai isu yang terjadi disekitar komunitas adat masing-masing dan mendorong masyarakat adat terlibat dalam proses kebijakan publik.
“Harapan kita seperti itu, Masyarakat Adat harus dilibatkan oleh Pemerintah dalam perumusan kebijakan publik dan pembangunan. Apalagi pembangunan yang berdampak pada eksploitasi lahan, hutan atau sumber daya milik masyarakat adat. Mereka harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan karena secara dampak dan kondisi lapangan, masyarakat adat yang paling paham.”tegas Herson.
Fasilitator dan Co-Fasilitator dalam kegiatan ini adalah Yayan Hidayat dari PB AMAN (Co-Fasilitator ), Hanafi dari IPC, Sari dari Lembaga NDI serta Roy dari Pattiro (Fasilitator). Materi pelatihan terdiri dari Budget monitoring, Campaign monitoring, Legislative monitoring dan Program pemerintah. Kegiatan hari pertama berjalan sangat dinamis dan menarik, diwarnai dengan diskusi dan sharing kasus antar peserta, yang nantinya akan dirumuskan juga dalam Rencana Tindak Lanjut di hari terakhir kegiatan.